Dimuat di HU Pikiran Rakyat, 21 Mei 2008
Apa makna kebangkitan bagi rakyat di republik ini setelah seratus tahun melakoninya? Jika kita harus jujur, akan ditemukan suatu kenyatan yang cukup memprihatinkan bahwa lembar demi lembar kehidupan rakyat di negeri ini tak satu pun yang memberikan kabar gembira. Setiap periode perjalanan, jejak yang terbaca selalu memberikan tanda bahwa di republik ini kehidupan rakyat selalu diselimuti oleh aura kemuraman, hilangnya harapan, dan beratnya beban hidup yang harus dipikul.
Cita-cita republik sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD ‘45, jika ditakar dengan kenyataan pahit yang diderita oleh rakyat hari ini menjadi terdengar sumir dan asing di telinga.
Apa yang salah dengan cita-cita republik itu? Akar permasalahannya ialah karena kita memandang cita-cita republik itu sebagai kebenaran mitis. Kebenaran mitis adalah deretan kebenaran “pada dirinya sendiri”. Ia seolah-olah lahir dari luar tuntutan sejarah manusia Indonesia. Ia seperti benda asing yang bukan berasal dari pengalaman hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia selalu diikuti oleh sikap tak serius untuk memperjuangkan keberhasilannya dan tak bersungguh-sungguh mewujudkannya. Kehidupan masyarakat seolah-olah akan baik-baik saja dan berjalan secara otomatis menuju pulau kebahagiaan.
Menurut Sindhunata (2000), kebenaran yang bersifat mitis pada dasarnya adalah rapuh karena tidak dipijakkan di atas hamparan realitas yang konkret-empiris. Kerapuhan mitos cita-cita republik akan terbongkar dengan sendirinya ketika konteks sosial sudah menjadi lain dari saat mitos itu dilahirkan. Fakta menunjukkan, silih bergantinya rezim pemerintahan tidak berefek secara positif pada kehidupan masyarakat.
Seolah-olah
Realitas kehidupan yang muram yang diderita oleh rakyat di republik ini juga disempurnakan oleh hadirnya manajemen pengelolaan negara yang tidak berpihak pada rasa keadilan dan kejujuran. Praktik bernegara dan berbangsa kita selama ini sebagaimana menurut Parakitri T. Simbolon (2000), ternyata sarat dengan penyelewengan, penuh kepura-puraan, dan diwarnai oleh gejala “seolah-olah”.
Republik ini membangun dirinya dengan fundamental ekonomi yang seolah-olah kuat, dengan politik yang seolah-olah stabil, dengan pemerintah yang seolah-olah bersih dan kompeten, dengan politikus yang seolah-olah negarawan dan berpihak pada rakyat, dengan pengusaha yang seolah-olah captains of industry, dengan kemewahan yang seolah-olah kaya raya, dengan orang-orang sekolahan yang seolah cendekia, dengan ahli hukum yang seolah-olah pendekar keadilan, dengan pengajar yang seolah-olah guru, dengan agamawan yang seolah-olah religius, dengan tontonan yang seolah-olah mendidik, dan dengan masyarakat yang seolah-olah ramah-tamah. Kita kemudian tahu, semuanya adalah salah, ibarat gigi palsu yang terlihat kemilau ketimbang gigi asli.
Demikianlah, dalam gejala “seolah-olah” ini kita jadi sulit membedakan antara niat baik dan rencana jahat. Antara ketulusan dan pamrih. Sebab, semuanya berlangsung secara wajar dan normal dan kita tidak menyadarinya sebagai suatu penyakit yang harus segera diobati. Perhatikanlah praktik korupsi yang sudah mendarah daging di negara kita. Namun kita tetap saja kesulitan mengenali sekaligus menemukan siapa koruptornya.
Ibarat penyakit, gejala “seolah-olah” itu adalah penyakit tanpa biang keladi karena racun dan darah telah menyatu. Jika benar demikian, itu hanya mungkin jika penderitanya adalah penyakit itu sendiri. Secara psikologis, inilah yang oleh Erich Fromm disebut sebagai the pathology of normalcy, penyakit yang tidak disadari lagi sebagai penyakit karena sudah menjadi bagian diri yang wajar.
Bersatu padu
Di tengah kesulitan hidup yang mengimpit dan di saat mewabahnya gejala hidup “seolah-olah”. Bagaimana kita bisa memaknai kebangkitan yang sudah berusia seratus tahun ini secara autentik?
Tak ada jalan lain, masyarakat harus mulai menyadari bahwa kehidupan dan seluruh persoalan yang dihadapinya tak lagi bisa digantungkan harapannya pada negara. Kepercayaan yang berlebihan disertai harapan-harapan yang menjulang pada negara bisa menjebak dan memunculkan rasa frustrasi yang tak berkesudahan.
Di titik ini, berbagai elemen kritis dalam masyarakat harus “bersatu padu” menyatukan sikap dan langkah untuk merumuskan suatu pola dan tata nilai kehidupan yang berguna buat rakyat. Dengan ini, titik gravitasi perjuangan diarahkan pada usaha memperkuat masyarakat dan memberdayakan gerakan-gerakan masyarakat.
Penekanan pada kalimat “bersatu padu” tidak dengan sendirinya menafikan perbedaan pandangan yang mungkin terjadi di dalamnya. Harus dipahami bahwa nutrisi yang bermanfaat bagi demokrasi adalah jika di dalamnya terjadi dialektika antara konsensus dan konflik, demikian menurut Dr. Alfian (alm.).
Suatu dialektika, sejatinya mengandaikan adanya kontradiksi. Kontradiksi ini tidak dianggap sebagai aib dan bahaya, ia diterima dan diolah sebagai energi yang dapat dimanfaatkan secara produktif.
Penerimaan yang sadar terhadap kontradiksi sebagaimana menurut Ignas Kleden (2000), adalah usaha memaknai demokrasi bukan suatu pencapaian yang bersifat substantif yang pada suatu saat dapat dianggap final, melainkan wujud relasional dan prosesual yang selalu digerakkan oleh dua unsur yang selalu bertentangan dan bertegangan. Ketegangan dalam tarik-menarik itu yang membuat kehidupan politik menjadi dinamis dan sanggup mencari perimbangan sendiri tanpa harus diatur oleh kekuasaan negara.
Dalam konteks kebudayaan, penerimaan kehadiran kontradiksi ini penting sekali untuk memahami kebudayaan sebagai suatu konstruksi sosial. Karena kontradiksi antara konstruksi dan dekonstruksi selalu memberikan kesempatan pada partisipan suatu kebudayaan untuk menentukan pilihan baru dan perimbangan baru yang mendorong perubahan dan pembaruan dalam kebudayaan. Tanpa adanya faktor kontradiksi, kebudayaan akan diterima sebagai nasib, semacam “takdir”, yaitu keadaan ontologis yang menentukan kehidupan manusia, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk memberi bentuk pada kebudayaannya.
Dengan ini juga, barangkali kita telah memberikan suatu bentuk baru dalam memahami arti kebangkitan nasional yang sedang kita rayakan ini.***
Penulis, staf pengajar pada Jurusan Teologi dan Filsafat Universitas Islam Negeri SGD Bandung.
